Kejahatan Pertambangan Dimulai dari Kejahatan Informasi

Dairi, 24 Juni 2019

Kejahatan Pertambangan Dimulai dari Kejahatan Informasi

Aksi damai Hari anti Tambang 29 Mei 2019 di desa Pandiangan kecamatan Lae parira kab Dairi
Sumber foto: Dokumentasi Yayasan Diakonia Pelangi Kasih (YDPK)-Parongil

JATAM bersama Yayasan Diakonia Pelangi Kasih (YDPK) Kabupaten Dairi melakukan gugatan informasi atas Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) karena Kementerian ini tidak bersedia membuka informasi terkait izin PT. Dairi Prima Mineral yang dikeluarkan oleh Menteri ESDM dengan konsesi seluas 27.420 ha di Kabupaten Dairi yang terdiri dari Hutan Lindung: 16.050 ha, Hutan Produksi Terbatas: 7.480 ha dan areal masyarakat: 3.890 ha.

Semula Grup Bakrie melalui PT Bumi Resources Minerals Tbk memiliki 80% saham  PT. Dairi Prima dan  PT Aneka Tambang Tbk sebesar 20%. Lalu, Bumi Resources Mineral Tbk (selanjutnya disebut Bumi) membeli sisa saham tersebut sehingga kepemilikannya menjadi 100% saham. Belakangan, Bumi melepas 51% saham Dairi Prima kepada China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering and Construction Co. Ltd.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP 14/2008) Pasal 7 menyebutkan : “Badan Publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan”. Dokumen perizinan ini penting diketahui publik, bahkan disebutkan dalam Undang-undang Minerba Nomor 4 tahun 2009 pasal 64 yaitu “Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mengumumkan rencana kegiatan usaha pertambangan di WIUP serta memberikan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi kepada masyarakat secara terbuka”. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik pasal 12 menyebutkan setiap badan publik yang memiliki kewenangan atas suatu infomasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dan atau badan publik yang memberikan izin yang melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain yang kegiatannnya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum wajib memiliki standar pengumuman informasi serta.

Kabupaten Dairi merupakan salah satu dari 33 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara dengan luas wilayah 192.780 hektar, yaitu sekitar 2,69 % dari luas Provinsi Sumatera Utara. Mayoritas mata pencaharian penduduk Dairi adalah bertani, berkebun dan mengambil hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, bahan pangan  dan pendidikan. Sumber kehiduan masyarakat Dairi diperoleh dari aktifitas budidaya pertanian, perkebunan seperti sawah, bertanam jagung, palawija dan hasil perkebunan seperti coklat, kopi, durian, petai, jengkol, kemiri, nilam, pinang, Aren dan hasil hutan yang diperoleh seperti gambir. Obat-obatan, hasil hutan non kayu untuk kebutuhan sarana sosial dan perumahan penduduk. Dairi berada di dataran tinggi bukit barisan dengan ketinggian 400-1700 meter di atas permukaan danau toba dengan karakter topografi yang spesifik dan bervariasi memiliki curah (ceruk) yang cukup dalam dimana pada musim hujan berfungsi sebagai saluran drainase alami. Secara ekologis Kabupaten Dairi merupakan penyangga ekosistem Danau Toba dan menyumbang sebagian besar input air ke Danau Toba melalui belasan sunga-sungainya. Menurut hasil studi geoglogi bahwa posisi proyek pertambangan berada di patahan Renun, sehingga berpotensi tinggi terjadinya gempa . Dairi juga rentan erosi/longsor karena umumnya memiliki kelerengan yang curam, bergelombang atau berbatu-batu.

Adapun dokumen yang dimohonkan yaitu terbitnya SK Operasi Produksi PT. DPM adalah Informasi yang dimohonkan masyarakat di areal terdampak tambang. Informasi ini dimohonkan masyarakat di areal terdampak tambang milik NFC China dan  Aburizal Bakrie. Koalisi Forum Masyarakat pecinta lingkungan Kabupaten Dairi sempat mendatangi Dinas ESDM (22 Juli 2018) di Medan  untuk melakukan peninjauan ulang atas izin tersebut, Kepala Dinas ESDM Sumut justru tidak mengetahui atas izin yang diterbitkan oleh Kementerian ESDM  di Jakarta.

6 September 2018 Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) melayangkan gugatan pada  Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MenESDM).  Permohonan informasi yang diajukan JATAM kepada ESDM di Jakarta tanpa ada jawaban, hingga surat keberatan pun dilayangkan kepada ESDM. Dalam proses sengketa informasi JATAM sebagai termohon dan ESDM sebagai termohon telah dilakukan sidang Ajudikasi non litigasi di Kantor Komisi Informasi Pusat di Jakarta. Termohon (ESDM) menyampaikan bahwa dokumen perizinan PT. DPM tidak dapat diberikan karena merupakan rahasia negara dan pihak perusahaan.

Jawaban ESDM tentu saja menimbulkan kecurigaan bagi publik. Apa yang dilakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MenESDM) adalah merupakan sebuah perbuatan melawan hukum karena melawan ketentuan UUKIP 14/2008 dan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan diatas. Selain juga sudah banyak putusan yang memutuskan (Yurisprudensi) bahwa dokumen perizinan adalah dokumen publik atau terbuka.

Dalam catatan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), seluruh badan publik yang mengurusi bidang sumber daya alam (SDA) masih buruk dalam melaksanakan kewajiban memenuhi hak dasar Rakyat untuk mendapatkan informasi. Kementerian ESDM dan Dinas ESDM di berbagai daerah atau provinsi merupakan badan publik yang mengeluarkan izin-izin pembongkaran tambang dan sering dijumpai melakukannya tanpa sepengetahuan masyarakat setempat, banyak prakteknya menggusur tanah-tanah rakyat dan mencemari sumber air.

Ketidakterbukaan Kementrian ESDM atas   dokumen Perijinan PT.DPM menunjukkan bahwa pemerintah abai  dalam hal pemenuhan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan akses informasi publik termasuk  dokumen perijinan yang mengancam hajat hidup orang banyak dan abai terhadap transparansi  informasi di sektor sumber daya alam, dokumen ini merupakan instrumen yang sangat penting dalam menyokong perjuangan masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup serta mengawasi proses investasi dan mengawasi tanggungjawab perusahaan atas lingkungan dan sosial. Kementrian ESDM yang tidak memberikan dokumen ijin PT. DPM   memiliki potensi untuk mendukung kejahatan pertambangan, karena kejahatan pertambangan  bisa dimulai  dengan kejahatan informasi.

*Rilis pers ini disampaikan oleh JATAM dan YDPK. Untuk saran, diskusi dan berbagi informasi terkait, kontak Ahmad Saini JATAMNAS (085387333124)