Pengelolaan Dana BOS SMK Negeri 1 Siempat Nempu Hilir Diduga tidak Transparan Bendahara Dana BOS Protes

Rumah Kita Edisi, 28 Agustus 2018 Gambar: Salinan Surat Pernyataan Erwin Siburian yang Diedarkan kepada Orangtua Siswa SMK Negeri 1 Siem...

Rumah Kita Edisi, 28 Agustus 2018

Gambar: Salinan Surat Pernyataan Erwin Siburian yang Diedarkan kepada Orangtua Siswa SMK Negeri 1 Siempat Nempu Hilir, tertanggal 16 Agustus 2018



            Selasa, 21 Agustus 2018, Dormaida Sihotang  (40)  mengerutkan keningnya setelah membaca Surat Pernyataan dari Erwin Siburian selaku Bendahara Dana BOS di SMK Negeri 1 Siempat Nempu Hilir, Kabupaten Dairi, Sumut. Surat Pernyataan itu dia dapat dari anaknya yang adalah salah satu siswa di SMK Negeri 1 Siempat Nempu Hilir. Anaknya mengaku mendapat surat pernyataan tersebut dari Erwin Siburian bersama kawan-kawannya.

Surat Pernyataan itu berbunyi bahwa Erwin Siburian yang adalah staf pengajar sekaligus Bendahara BOS di SMK Negeri 1 Siempat Nempu Hilir tidak bertanggungjawab atas penggunaan Dana Bos Periode Januari s/d Juni 2018, sebab penggunaan Dana Bos itu tidak sesuai dengan data yang telah dicatat dalam Buku Kas, termasuk Bon Faktur dan atau kwitansinya. Lebih jauh Erwin menyatakan bahwa ia tidak pernah menandatangani Buku Kas yang disusun dan dikeluarkan oleh Kepala Sekolah. Erwin, masih dalam surat pernyataannya menyatakan bahwa dia sudah bertanya pada salah satu Toko yang namanya tercantum dalam Buku Kas itu menyatakan tidak pernah melakukan transaksi jual-beli dengan pihak SMK Negeri 1 seperti yang tercantum dalam transaksi Buku Kas, SMK Negeri 1 Siempat Nempu Hilir.

Penyusuran Informasi

Didorong rasa ingin tahu dan kegelisahannya Dormaida Sihotang bersama kontributor www.pokja-rumahkita.com menemui Erwin Siburian di kediamannya di  Pardomuan pada kamis, 23 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 wib. Sore itu Erwin Siburian membenarkan bahwa kopian Surat Pernyataan yang sampai ke tangan orangtua siswa SMK Negeri 1 Siempat Nempu Hilir itu adalah surat pernyataan yang ia tulis dan tandatangani di atas materai dalam keadaan sadar dan tidak atas paksaan siapapun. “Saya tidak sudi kampung saya dirusak oleh koruptor, dan sekolah SMK pertama di Pardomuan menjadi ladang koruptor. Itu sebabnya saya melakukan tindakan ini”, tandasnya.

Keterangan Erwin  Siburian

Kepada kontributor www.pokja-rumahkita.com Erwin Siburian menunjukkan Buku Kas salinan dan menunjukkan data yang menurut dia membingungkan. Misalnya, dalam Buku Kas dicatat beberapa transaksi dari UD. ASI untuk membayar pembelian Pupuk  Phonska, Kompos, Bambu dan Tiang Lapangan Bola Volley. Sementara UD. ASI adalah usaha dagang yang bergerak  menjual bahan-bahan bangunan. UD. ASI ini tidak menjual Pupuk kimia dan Pupuk Organik, pengusaha ini juga tidak menjual apalagi kayu pohon Pinang. Sementara menurut Buku Kas periode Pebruari 2018 pihak sekolah membayar Rp. 780.000,- untuk  pengadaan tiang net volley pada Maret 2018;  Bambu seharga Rp. 800.000,-;. Pada periode  Pebruari 2018 dicatat pembelian  pupuk Phonska sebesar Rp. 750.000,- dan pupuk kandang seharga Rp. 1.200.000 dari UD.ASI yang sama sekali tidak menjual jenis pupuk apapun. “Saya sudah tanya langsung ke pengusaha UD.ASI, pengusahanya mengatakan tidak menjual pupuk phonska, pupuk organik apalagi bambu dan kayu Pinang untuk tiang net Volley di SKM N 1 Siempat Nempu Hilir”, kata Erwin dengan suara tegas.

“Atas kesimpangsiuran ini saya tidak bersedia mengajar di SMK Negeri 1 Siempat Nempu Hilir dan saya mengundurkan diri dari tugas sebagai Bendahara Dana Bos. Itu sudah saya cantumkan dalam surat pernyataan saya’, pungkasnya.

Tanggapan Orangtua

Pada bagian terakhir surat pernyataannya Erwin memohon agar orangtua siswa yang mendapat selebaran surat pernyataan itu memberikan tanggapan. Sebab memang selain sebagai Bendahara Dana Bos, Erwin juga salah satu staff pengajar Mata Pelajaran Produktif untuk jurusan  Mesin di SMK Negeri 1 Siempat Nempu Hilir sejak sekolah itu berdiri tahun 2017 silam.

Menanggapi surat pernyataan itu, Dormaida kemudian menuliskan tanggapannya. Inti surat yang ia layangkan ke sekolah itu adalah agar Sangkot Pahisar Siboro, SP selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Siempat Nempu Hilir segera mengundang orangtua dan komite sekolah rapat. “Saya dengar dari anak-anak saya Pak Siburian ini adalah guru yang dekat dengan murid dan mengajar juga serius; ini perkara Dana BOS uang negara dan sesuai juknis penggunaan Pengelolaan Dana BOS memang orangtua dan komite sekolah berhak tahu aliran dana BOS itu. Setelah melihat buku kas yang ditunjukkan Pak Siburian saya tidak terima orangtua masih dibebani dengan uang komite sebesar Rp 100.000,/ siswa padahal kan  sudah ada Dana BOS!”,  tuturnya sambil menunjukkan salinan Juknis Pengelolaan Dana Bos yang baru saja ia cetak, pada kontributor www.pokja-rumahkita.com (28/8) .

“Saya sudah kirimkan surat ke sekolah minggu lalu, tetapi sampai sekarang belum ada undangan dari sekolah atau komite untuk rapat kepada orangtua siswa. Saya  masih menunggu niat baik kepala sekolah untuk memberikan penjelasan setransparan mungkin”, kata Dormaida Sihotang.


Kepala Sekolah Tidak Dapat Dihubungi

             Sementara itu Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Siempat Nempu Hilir belum dapat dihubungi via telepon. Kontributor www.pokja-rumahkita.com sudah berupaya menelepon sampai tiga kali dan mengirim pesan via Whatsapp agar bersedia diwawancarai namun hingga berita ini terbit belum ada jawaban dari Kepala Sekolah itu.

Dina Mariana Lumban Tobing


Posting Komentar

emo-but-icon

Kabar Terhangat

Situs Web PGI

Berita Terbaru

item