Dana Desa Bukan Dana Kepala Desa

Rumah Kita, Edisi Jum'at 20 Juli 2018

Gambar 1 : Keadaan Jalan menuju Dusun III Tapian Nauli, Desa Lae Rambong
Photo Credit : Diakones Santun Sinaga

Gambar 2 : Jembatan penghubung Dusun III Tapian Nauli dengan Dusun Lae Engganenggan dan Dusun Lae Alim.
Photo Credit : Diakones Santun Sinaga

          Pertemuan yang sangat singkat namun sudah ada segudang masalah yang melekat dalam benak mereka. Semangat berkumpul untuk menyampaikan semua keluh-kesah yang selama ini telah mereka pendam  dan katanya tidak tau kepada siapa harus bercerita dan bagaimana menemukan solusi.

          Ada seorang yang datang ke salah satu dusun di kecamatan Silima Punggapungga karena disana ada lahan pertanian yang harus ia kelola dan tanami. Ia melihat kondisi jembatan penghubung dari dusun satu ke dusun yang lain telah usang. Kayu jembatan membusuk dan warga membaringkan sebuah kayu sekedar tempat ban sepeda motor lewat. Dengan penasaran ia menanyakan kepada siapa saja yang ia lihat dan temui, ia menanyakan apakah masyarakat sekitar tidak resah dan gelisah dengan kondisi jalan demikian.

          Dengan saksama ia mendengar penduduk dusun bercerita kalau sebenarnya mereka juga resah dengan keadaan jalan yang membuat mereka sangat terisolir dan harus  melintasi tiga desa berkeliling hanya untuk mengurusi segala sesuatu ke kantor desa mereka sendiri.

          Hadirnya UU Desa tahun 2014 sebenarnya harus sudah sangat membantu kesejahteraan masyarakat dusun ini. Dalam UU ini diatur bagaimana desa mampu menyejahterakan masyarakat warganya dengan dana yang telah disediakan oleh pemerintah. Terlaksananya pembangunan dan pengelolaan dana desa secara tepat sasaran adalah tergantung kepada kepemimpinan kepala desa dan tim yaitu perangkat desa . Kepemimpinan kepala desa harus jelas berdasarkan program dan visi dan misi yang disusunnya selama masa kepemimpinannya berlandaskan rambu-rambu yang termakhtub  dalam UU NO 6 Tahun 2014.

         

UU No.6 Tahun 2014 Bab IX tentang Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Pedesaan pasal 78 menyatakan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa juga meliputi tahap perencanaan pelaksanaan dan pengawasan. Pembangunan mesti dilaksanakan dengan mengedepankan kebersamaan kekeluargaan dan semangat kegotongroyongan.

          Hal ini menjadi permasalahan bagi masyarakat dusun III Tapian Nauli, Lae Enggan-enggan dan Lae Alim, Desa Lae Rambong yang merasa tidak adil atas ketidakmerataan pembangunan dan prioritas pembangunan yang dibutuhkan desa untuk kesejahteraan masyarakat. Masih ada jalan mereka yang sama sekali belum pernah disentuh dengan pembangunan di tengah fantastisnya informasi nominal dana desa. Ada jalan penghubung dari dusun yang tidak bisa dilalui sebab kondisi badan jalan retak dan sama sekali belum pernah diadakan pengerasan apalagi pengaspalan sehingga harus lewat dari desa lain dan berkeliling untuk sampai ke kantor desa mengurusi segala urusan ke kantor desa.

          Situasi objektif dusun III Tapian Nauli, Lae Engganenggan dan Lae Alim di desa Lae Rambong, Kecamatan Silima Punggapungga layak dijadikan bahan evaluasi dan refleksi sejauh mana dana desa berkontribusi pada pertumbuhan kesejahteraan masyarakat desa. Kemampuan mengelola dana desa dan mendesaknya praktis demokratis dan keterbukaan informasi layak disoroti sehingga dana desa tidak berubah menjadi dana kepala desa sengaja maupun tidak sengaja.

Penulis : Diakones Santun Sinaga