ETIKA BERPOLITIK GEREJA DALAM NEGARA
Jumat, 7 Juli 2017 Banyaknya berita di media cetak mengenai Gereja yang memberikan dukungan langsung kepada salah satu Balon Gubern...

http://www.pokja-rumahkita.id/2017/07/etika-berpolitik-gereja-dalam-negara.html
Jumat,
7 Juli 2017
Banyaknya berita di
media cetak mengenai Gereja yang memberikan dukungan langsung kepada salah satu
Balon Gubernur di Sumatera Utara menimbulkan keresahan warga gereja juga
masyarakat. Untuk menyikapi hal itu Koordinator wilayah I Sumut-NAD Gerakan
Mahasiswa Kristen Indonesia bekerja sama dengan GMKI Cabang Medan mengadakan dialog bersama dengan tema Etika Berpolitik Gereja dalam Negara.
Kegiatan
ini dilaksanakan di Aula Kantor DPD RI- Sumut di Jln. Gajah Mada - Medan. Dalam
kegiatan ini hadir Pdt. Viktor Tinambunan ( Ketua Sekolah Tinggi Teologi HKBP Pematang
Siantar) Pdt. Dr. Eric Jonshon Barus ( Dosen
STT Abdi Sabda Medan), Swangro Lumban Batu ( Korwil Sumut ) sebagai
Pembicara dan Ketua cabang GMKI Medan
sebagai Moderator.
Pdt.
Viktor Tinambunan menjelaskan bahwa
gereja boleh berpolitik. Dimana peran politiknya ialah mempersiapkan sistem dan
pelaku sistem yang baik melalui suara dan perilaku kenabian juga melakukan
pendidikan politik terhadap warga gereja.
Beliau
juga mengaharapkan dalam berpolitik kiranya Gereja tidak perlu melakukan
dukungan terhadap satu calon karena itu dapat mengorbankan jemaat. Namun bila
harus memberikan dukungan haruslah memperhatikan
niat dan motivasi yang jernih, menggunakan cara yang bijaksana, memiliki tujuan
yang mulia, untuk kepentingan jemaat secara luas
bukan balas budi dan tidak menimbulkan masalah dalam jemaat.
Pdt.
Viktor Tinambunan juga menyampaikan bahwa pribadi bangsa kita hidup dalam
masalah biarlah gereja hadir dalam solusi bukan sumber masalah. Dan dalam hal
pilihan, tugas kita mencerdaskan bangsa ini haruslah memperhatikan karakter dan
integritas diatas bakat dan kemampuan calon.
Swangro
Lumban Batu dalam materinya menyampaikan bahwa gereja sebagai institusi rohani tidak
perlu terlibat dalam aksi politik praktis. Gereja bukan lembaga yang anti
politik sebaliknya harus menyinari, menerangi kegiatan politik sehingga Negara
terbawa kepada tujuan yang benar sesuai dengan cita-cita proklamasi dan
cita-cita reformasi. Gereja diharapkan menjadi pelopor politik yang bersih.
Pdt.
Eric Jonshon Barus menjelaskan tanggung
jawab warga negara dalam Pilkada. Beliau menjelaskan gereja harus menjaga agar
jangan sampai ia menjadi Negara dan Negara tidak boleh menjadi gereja.Gereja
memperingatkan pemerintah dan yang diperintahnya kepada keadilan Allah.
Sebagai
warga harus menggunakan hak pilih secara
bertanggungjawab yaitu sebelum pemilihan terlebih dahulu melakukan teliti rekam jejak (cakap, trampil,
takut akan Tuhan, dapat dipercaya, benci akan suap, baik, jujur, peduli terhadap keadilan, kemiskinan, kesetaraan jender, lingkungan hidup, komitmen untuk
kesejahteraan bersama), integritas dan kejujuran pasangan calon, uji visi misi, tolak
isu SARA, Gender, politik kampanye busuk menyudutkan orang lain, tolak politik
uang, pengguna BANSOS langsung atau tidak langsung.
Kegiatan
yang dihadiri oleh 43 orang Peserta (
Organisasi GMKI, GERMADES LABURA, PELOPOR MUDA, GMNI, Pemuda GNKPI, Pers
dan Senior GMKI) ini berjalan dengan baik. Peserta sangat berharap agar Gereja dapat menjadi terang dan
garam dalam menyambut dan mengikuti pilkada, tidak perlu melakukan
dukung-mendukung tetapi mendoakan para calon dan para penyenggara pilkada juga
pihak keamanan agar professional, jujur, adil, transparan dan tidak memihak. Hendaklah
Gereja menjalankan tugas panggilan Gereja dengan baik demi terciptanya perubahan
dan perdamaian.
Oleh: Mensi Situmorang
(Mahasisiwi di FKIP Bahasa Inggris di Universitas Muslim Nusantara Al-washliyah Medan
aktif di GMKI Cabang Sidikalang sebagai Ketua Cabang MB:2015-2017