ETIKA BERPOLITIK GEREJA DALAM NEGARA

Jumat, 7 Juli 2017

Banyaknya berita di media cetak mengenai Gereja yang memberikan dukungan langsung kepada salah satu Balon Gubernur di Sumatera Utara menimbulkan keresahan warga gereja juga masyarakat. Untuk menyikapi hal itu Koordinator wilayah I Sumut-NAD Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia bekerja sama dengan GMKI Cabang Medan mengadakan dialog bersama dengan tema Etika Berpolitik Gereja dalam Negara.

Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Kantor DPD RI- Sumut di Jln. Gajah Mada - Medan. Dalam kegiatan ini hadir Pdt. Viktor Tinambunan  ( Ketua Sekolah Tinggi Teologi HKBP Pematang Siantar)  Pdt. Dr. Eric Jonshon Barus ( Dosen STT Abdi Sabda Medan), Swangro Lumban Batu ( Korwil Sumut ) sebagai Pembicara  dan Ketua cabang GMKI Medan sebagai Moderator.

Pdt. Viktor  Tinambunan menjelaskan bahwa gereja boleh berpolitik. Dimana peran politiknya ialah mempersiapkan sistem dan pelaku sistem yang baik melalui suara dan perilaku kenabian juga melakukan pendidikan politik terhadap warga gereja.

Beliau juga mengaharapkan dalam berpolitik kiranya Gereja tidak perlu melakukan dukungan terhadap satu calon karena itu dapat mengorbankan jemaat. Namun bila harus memberikan dukungan  haruslah memperhatikan niat dan motivasi yang jernih, menggunakan cara yang bijaksana, memiliki tujuan yang mulia, untuk kepentingan jemaat  secara luas  bukan balas budi dan tidak menimbulkan masalah dalam jemaat.

Pdt. Viktor Tinambunan juga menyampaikan bahwa pribadi bangsa kita hidup dalam masalah biarlah gereja hadir dalam solusi bukan sumber masalah. Dan dalam hal pilihan, tugas kita mencerdaskan bangsa ini haruslah memperhatikan karakter dan integritas diatas bakat dan kemampuan calon.

Swangro Lumban Batu dalam materinya menyampaikan bahwa gereja sebagai institusi rohani tidak perlu terlibat dalam aksi politik praktis. Gereja bukan lembaga yang anti politik sebaliknya harus menyinari, menerangi kegiatan politik sehingga Negara terbawa kepada tujuan yang benar sesuai dengan cita-cita proklamasi dan cita-cita reformasi. Gereja diharapkan menjadi pelopor politik yang bersih.

Pdt. Eric Jonshon Barus  menjelaskan tanggung jawab warga negara dalam Pilkada. Beliau menjelaskan gereja harus menjaga agar jangan sampai ia menjadi Negara dan Negara tidak boleh menjadi gereja.Gereja memperingatkan pemerintah dan yang diperintahnya kepada keadilan Allah.

Sebagai warga  harus menggunakan hak pilih secara bertanggungjawab yaitu sebelum pemilihan terlebih dahulu melakukan teliti rekam jejak (cakap, trampil, takut akan Tuhan, dapat dipercaya, benci akan suap, baik, jujur, peduli terhadap keadilan, kemiskinan, kesetaraan jender, lingkungan hidup, komitmen untuk kesejahteraan bersama), integritas dan  kejujuran pasangan calon, uji visi misi, tolak isu SARA, Gender, politik kampanye busuk menyudutkan orang lain, tolak politik uang, pengguna BANSOS langsung atau tidak langsung.

Kegiatan  yang dihadiri oleh 43 orang Peserta ( Organisasi GMKI, GERMADES LABURA, PELOPOR MUDA, GMNI, Pemuda GNKPI, Pers dan  Senior GMKI) ini  berjalan dengan baik. Peserta sangat  berharap agar Gereja dapat menjadi terang dan garam dalam menyambut dan mengikuti pilkada, tidak perlu melakukan dukung-mendukung tetapi mendoakan para calon dan para penyenggara pilkada juga pihak keamanan agar professional, jujur, adil, transparan dan tidak memihak.   Hendaklah Gereja menjalankan tugas panggilan Gereja dengan baik demi terciptanya perubahan dan perdamaian. 

Oleh: Mensi Situmorang

(Mahasisiwi di FKIP Bahasa Inggris di Universitas Muslim Nusantara Al-washliyah Medan

aktif di GMKI Cabang Sidikalang sebagai Ketua Cabang MB:2015-2017