Jelang Pilkada, Awas Taktik Pengusaha!

Baliho-baliho wajah manis di sepanjang jalan sudah ramai, oh ternyata sebentar lagi Pilkada, Kabupaten Dairi akan melakukan pesta dem...




Baliho-baliho wajah manis di sepanjang jalan sudah ramai, oh ternyata sebentar lagi Pilkada, Kabupaten Dairi akan melakukan pesta demokrasi, tahun 2018 masayarakat Dairi akan menentukan siapa pemimpin mereka untuk untuk periode 2018-2023.

Para bakal calon Bupati di Dairi pun sudah bermunculan, mereka yang mau mengabdikan diri untuk memimpin, tentu mereka telah memiliki dan menyusun strategi melalui visi dan misi untuk membangun Daerah, mereka sudah sibuk memikirkan dengan matang dan terencana konsep pembangunan yang dibutuhkan untuk Daerah yang akan mereka implementasikan jika mereka terpilih.

            Usaha-usaha untuk memperkenalkan diri sejak dini sudah dilakukan sebelum Pilkada, membentuk para tim suskses untuk mempromosikan dirinya agar bisa dikenal dan dipilih. Usaha keras untuk mempromosikan diri tidak luput dari penggunaan berbagai media sosial internet khususnya Facebook agar mereka lebih dikenal, dan dengan perlahan membuat kegiatan-kegiatan sosial seperti memberikan papan bunga bagi warga yang meninggal, sehingga orang bisa membaca dengan jelas nama calon di papan bunga dan bisa dibaca oleh semua orang yang datang melayat dan usaha-usaha lainnya. Untuk usaha-usaha mempromosikan diri dan mencuri hati masyarakat pasti membutuhkan waktu, tenaga dan modal yang cukup besar.

Lahirnya pemimpin cerdas yang memiliki moral kuat dan keberpihakan kepada kesejahteraan masyarakat serta keselamatan ruang hidup warga merupakan harapan bagi masyarakat pada umumnya termasuk warga Dairi, karena pemimpin yang seperti ini masih langka di negeri kita.

Kita bisa melihat sekarang banyak pemimpin-pemimpin daerah yang terlibat kasus korupsi anggaran pemerintah termasuk Gubernur Sumatera Utara , dan yang paling menggila akhir-akhir ini adalah adanya tindakan korupsi di ranah SDA termasuk di sektor pertambangan, KPK pernah menguak korupsi sumber daya alam yang melibatkan Bupati dan Gubernur di beberapa Daerah, mungkin masih banyak tindakan-tindakan korupsi SDA yang belum tersentuh.

Dugaan kasus suap sektor Pertambangan juga pernah terjadi di sumatera Utara, Pada bulan April 2016  lalu, Tim sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli) Ditreskrimsus Polda Sumut, pernah menangkap Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Sumut, Eddy Saputra Salim. Dia tertangkap karena  menerima sejumlah uang untuk pengurusan dokumen eksplorasi, studi kelayakan, dan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB), permohonan wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi (WIUP-OP). (Sumber : Mongabay Indonesia)

            Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai izin pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) merupakan salah satu lahan empuk bagi para koruptor di Indonesia, untuk memperkaya diri, kelompok atau sebuah korporasi dan tidak memutup kemungkinan lahan empuk dan peluang juga bagi pemimpin daerah.

            Kembali ke Pilkada Dairi, perlu kita ketahui bahwa Tahun 1998 Presiden Soeharto telah memberikan ijin Kontrak Karya untuk perusahaan tambang PT Dairi Prima Mineral Sopo Komil – Dairi dengan luas wilayah konsesi 27. 420 hektar, Presiden Soeharto menandatangani Kontrak Karya ini dengan harapan sebagai wujud dari pembangunan Ekonomi Negara yang tentunya juga berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah Dairi.
Dairi yang selama ini adalah  daerah pertanian yang terkenal dengan kopi dan pernah berjaya dengan nilamnya juga akan menjadi daerah industri pertambangan.
Hutan li
ndung yang seharusnya "dilindungi" karena ratusan orang yang tinggal disekitar hutan yang selama ini hidup bertani sangat memiliki ketergantungan yang besar atas fungsi hutan lindung, tahu-tahu sekarang malah dikasih pinjam untuk tambang, sehingga hutan lindung itu beralih fungsi menjadi usaha pertambangan.

Belajar dari pengalaman Pilkada Dairi yang lalu, tepatnya pada 27 Oktober 2008, menjelang Pilkada, PT. Dairi Prima Mineral pernah memberikan bantuan dana bagi tujuh Calon Bupati Dairi sebesar 25 juta percalon, namun dari ketujuh calon Bupati tersebut hanya satu calon yang menolak, (berita ini ditulis oleh ahli Geologist Bapak Tulus Sihombing sebagai pemerhati masalah sosial pertambangan. Berdomisili di Bandung dan pernah bekerja di PT Dairi Prima Mineral) Hal ini menuai protes dari beberapa masyarakat.  Ada pertanyaan penting, ada apa dibalik pemberian dana oleh PT.DPM kepada para calon Bupati, praktik ini dianggap sebagai pendidikan politik yang tidak sehat.

Pada hakekatnya demokrasi adalah “dari, oleh dan untuk rakyat”. Rakyat menduduki posisi prima dan utama pada saat Pemilu. Sebab keputusan dan kebijakan nurani rakyat menentukan idealisme dan harapan kandidat. Karena itu, semua kandididat menarik hati rakyat dengan memperlihatkan kerakyatan melalui visi-misi yang sangat merakyat.

Namun terkadang realitas berkata lain ketika hajatan pilkada usai, rakyat tidak lagi berada pada posisi prima. Meski hakekat demokrasi “untuk rakyat” pemenang pilkada acap kali beralih haluan prioritas, yakni pada donatur yang membiayai kampanye politik pada saat Pilkada. Para donatur itu bisa juga adalah korporasi, yaitu perusahaan-pemegang saham, manajer, dan direktur, baik dari dalam maupun luar negeri.

            Pertarungan antara demokrasi dan korporasi mencerminkan pertarungan dua orientasi para calon penguasa yang akan memimpin yakni orientasi untuk 'KESEJAHTERAAN RAKYAT' dan orientasi untuk 'KELANGGENGAN KORPORASI' . Dalam pertarungan ini kedaulatan korporasi selalu tampil sebagai pemanang dan kedaulatan rakyat diabaikan, karena sistem politik balas jasa. Bukan membalas jasa “pemilih” (pemberi kuasa), tetapi membalas jasa “pemberi” (nafkah politik) untuk kelangsungan kekuasan yang diberi rakyat.

Kehadiran korporasi dalam dunia politik
dengan dalil sebagai donatur mempunyai motif bisnis. Mustahil kehadiran badan bisnis ini dalam dunia politik murni untuk memajukan politik bangsa, tidak heran jika suara korporasi lebih didengar ketimbang suara rakyat.
Menjelang Pilkada setiap calon yang akan maju tidak bisa dipungkiri tentunya mereka membutuhkan dana yang cukup besar maka  segala daya dan upaya dilakukan untuk bisa mendapatkan dukungan dana selain dari partai dan tidak menutup kemungkinan peluang bantuan dana juga bisa diperoleh dari para pengusaha dan korporasi/perusahaan, agar bisa membantu proses pemulusan dirinya melenggang  menuju kursi kekuasaan.

Jika berhasil, calon tersebut dalam pemilu maka akan berimbas pada kebijakan yang dikeluarkan sebagai konsekuensi. Tak heran, bila dalam masa jabatan seorang penguasa tertentu, kebijakan-kebijakannya tidak memihak rakyat tetapi memenangkan kepentingan para pengusaha dan korporasi/perusahaan yang telah berani mengeluarkan modal besar untuk menyukseskan mereka menuju kekuasaan. Penguasa yang dibantu kemenangannya dengan modal yang sangat besar oleh pengusaha pastinya akan membalas budi (Balas jasa) pada pengusaha tersebut. Sebab sejak awal  bantuan para pengusaha tentu punya maksud dan agenda tertentu. Paling tidak, agar terjamin keberlangsungan bisnisnya.

            Bisa saja terjadi dalam kepemimpinan di Dairi dan daerah-daerah lainnya ke depan, terjadi peluang lahirnya pemimpin yang memiliki orientasi balas jasa pada donatur, orientasi pada keuntungan dari proyek industri menjadi prioritas sementara keselamatan ruang hidup warga dan keselamatan lingkungan menjadi nomor kesekian (diabaikan).

Keselamatan keutuhan ciptaan Tuhan dan keselamatan ruang hidup smua mahluk merupakan prioritas, jangan sampai kebijakan- kebijakan yang dibuat oleh penguasa (ada intervensi pengusaha) mengabaikan dua hal penting ini.

Pada akhirnya, menjelang PILKADA Manat hita, alias Hati-hati.  Jangan sampai ketidakcermatan kita malah menghasilkan pemimpin yang menjadi alat pengusaha dan pemodal/korporasi).

(Diakones Sarah Naibaho)

Posting Komentar

emo-but-icon

Kabar Terhangat

Situs Web PGI

Berita Terbaru

item