Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi: SEIKHLASNYA YA, DEK!

Ketenangan pagi lenyap dalam kokokan panjang ayam jantan di desa Berampu. Ini hari kedelapan belas di tahun 2017. Aku bangun, mengakibatka...



Ketenangan pagi lenyap dalam kokokan panjang ayam jantan di desa Berampu. Ini hari kedelapan belas di tahun 2017. Aku bangun, mengakibatkan kegaduhan suara perabotan, air teman-temannya dan segera menyiapkan diri menuju kantor Kepala Desa Berampu. Aku hendak mengurus Kartu Tanda Penduduk yang populer dengan E-KTP baru, KTP ku hilang  aku tidak tahu sejak kapan itu hilang dan aku kesal dengan kecerobohanku itu. 

Dengan semangat adikku mengantarkanku ke Kantor Kepala Desa Berampu dengan Sepeda Motor. Ini sudah pukul 08.45 wib. Aku berharap bisa dapat pelayanan dengan baik dan segera. Tiba di kantor desa kami tidak bertemu dengan Pak Kades, tetapi ada tiga orang staff disana tampak sibuk membersihkan ruangan. Dengan ramah mereka menyambut dan tanpa berlama-lama aku menjelaskan kepentinganku menyambangi kantor itu.

Salah satu staff disana menjelaskan bahwa aku harus mengurus Surat Pemberitahuan Hilang terlebih dahulu ke Kantor Polisi di Kabupaten, lalu datang ke kantor desa untuk meminta suatu surat keterangan yang tidak ia jelaskan surat apa namanya, selanjutnya ke Kantor camat. Kubayangkan ini akan lama. Pun demikian aku turut sarannya, aku mengurus surat berita hilang itu ke Kantor Polisi Resor Dairi di Kota Sidikalang. Tentu saja masih dengan adikku, kami memakai helem SNI dan adikku membawa SIM dan STNK turut serta dengannya demi keselamatan dan kelancaran urusan.

Tiba di Kantor Polisi, sejumlah Polisi yang tampak segar menyapa dengan ramah namun tetap tegas menunjukkan ruangan tempat pengurusan surat berita hilang tersebut. Di ruangan SPK, kudapati 3 laki-laki sedang mengurus surat yang sama. Setelah urusan mereka selesai, kulihat seorang Bapak menyodorkan tangannya berisi selembar uanng pecahan 50.000 tetapi Pak Polisi yang bertugas itu menolaknya. Katanya “ Tidak, Pak. Ini tugas kami kami sudah digaji Negara, nanti surat ini dibawa ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil jangan dikasih uang atau apapun ya, amang.”  Bangga sekali dengan kejujuran Pak Polisi itu. Saat urusanku selesai, aku beri senyum terbaik dan ucapan terimakasih seikhlas-ikhlasnya.

Selanjutnya saya ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mempercepat proses. Saya dilayani dengan baik disana. Mereka meminta surat berita hilang dan fotokopi Kartu Keluarga. Selanjutnya mereka memberikan kertas berwarna hijau berisi informasi bahwa KTP baru akan selesai esok tanggal 19 Januari 2017 dan silahkan dijemput besok. Karena hari ini masih harus dicek data-datanya. 

Esoknya, Kamis 19 Januari 2017 pada pukul 10.30 wib aku tiba di Kantor itu di ruangan yang sama dan menemui orang yang sama. Kuserahkan kertas hijau itu, diterimanya lalu Ia meminta fotokopi Kartu Keluarga kembali jelas saja aku jelaskan bahwa sebelumnya aku sudah serahkan fotokopi KK itu. Lalu.”Iya, Dik gak nampak pula lagi, dabah”.  Karena memang aku masih punya stok copyan KK, kuserahkan saja. Sing penting cepat. 

“Duduk di sana ya, Dik biar dicek dulu datanya”. Aku kaget dan bingung sebab kemarin mereka janji akan dicek dan hari ini tinggal jemput saja, mengapa Ibu ini bilang dicek lagi sekarang? Tapi kutunggu saja. Sembari menunggu kulihat 4 hingga 6 orang datang menghadap Petugas yang sama. Setelah menerima surat yang mereka butuhkan kulihat mereka menyalamkan sejumlah uang yang segera dimasukkan petugas itu ke dalam laci atau ke dalam map di atas meja mereka. Aku mulai gerah dan gelisah. Kupandangi petugas itu lekat-lekat dan ia tidak menunjukkan tanda-tanda malu atau sejenisnya.

“Dina Mariana Lumban Tobing”, kudengar namaku dipanggil. Aku menerima surat keterangan distempel bukan KTP sebab blanko KTP habis. Ironis memang, mulai dari stok cabai hingga stok blanko KTP bisa langka di Indonesia ini. Aku terhenyak saat Petugas itu berkata,” SEIKHLASNYA YA,DEK!”. Tentu saja aku tidak mengerti maksudnya dengan jelas. Bermaksud untuk memperjelas, kutanya maksudnya apa, ia kembali menjawab “SEIKHLASNYA, DEK!”. Coba kita pikirkan bersama, sudah kerjanya lama lalu tidak tahu malu meminta pungutan. Ini kerakusan yang dibalut dengan tuntutan KEIKHLASAN mangsanya. 

Kurasai darah naik sampai ke ubun-ubun tetapi kusampaikan dengan seringan mungkin. “Ibu, saya akan memberi SEIKHLASNYA bila Ibu IKHLAS mencopoti spanduk di depan. Disitu ditulis “SEMUA PELAYANAN TIDAK DIPUNGUT BIAYA”. Kini wajahnya merah padam. Kutambah lagi. “ Ibu tahu kan ada UNDANG-UNDANG SOAL PUNGLI? IBU AKAN TERKENAL SETELAH INI.” Gelabakan Ia kini, ia memangsa orang yang salah. “ Yasudahlah” Katanya kemudian. Kutinggalkan kantor itu dengan memberi senyum yang tidak ikhlas sama sekali dan “terimakasih Ibu, selamat bertugas dengan benar dan cepat”.

Alangkah sedih sekaligus marah aku menyaksikan kejadian ini. Bila ada masyarakat yang memberinya uang langsung aku tidak berani berkomentar meski sebenarnya mereka tetap harus disadarkan bahwa mendapatkan pelayanan itu adalah hak semua rakyat. Tetapi bila sekelas Pegawai Negeri Sipil yang notabene digaji oleh Negara masih dengan sengaja meminta sejumlah uang untuk pelayanan yang ia berikan? Ini tidak bisa didiamkan. Undang-Undang No 24 Tahun 2013 pasal 79 A sangat jelas dan tegas menyatakan bahwa  pengurusan KTP, KK, SKP dan penerbitan ulang karena rusak atau hilang TIDAK DIPUNGUT BIAYA. Lalu mengapa mereka ini masih tidak tahu malu menguras masyarakat dengan memanfaatkan ketidaktahuan, diam dan ketakutan masyarakatnya? Bukankah motto Pemerintahan Kabupaten Dairi adalah “BEKERJA UNTUK RAKYAT?” mengapa di kantor ini aku justru merasakan motto “BEKERJA UNTUK “KEIKHLASAN” RAKYAT”? 

Tulisan ini tidak bertujuan untuk menjatuhkan oknum atau siapapun. Tetapi ini hanya kritik, moga-moga ada dampaknya setelah pembaca menyusurinya dari baris ke baris selanjutnya. Saya sempat bertanya kepada seorang Ibu yang sedang menunggu KK nya. Ia sudah memberikan uang 100.000,- sebelumnya saat pengurusan awal di kantor ini. “Kenapa, Ibu kasih? Gratisnya itu”. Kataku. Ibu itu menjawab “kekmanalah dik, kalo gak gitu lama kali diselesaikan orang ini. Malas iba.”. Miris.

Kupikir bila mereka ini masih tidak tahu malu, alangkah baiknya mereka menyediakan sebuah kotak dan diberi tulisan “ SEIKHLASNYA YA, DIK”.  Agar KPK atau Inspektorat lebih mudah menangkapi para perusak ini. Maka kusimpulkan spanduk-spanduk manis di depan itu, yang menyatakan semua pelayanan tidak dipungut biaya, hanya isapan jempol semata. Layaknya iklan-iklan yang berseliweran di pinggir jalan yang selanjutnya akan dibuang ke tempat sampah. Lalu, kalian (pemerintah) masih berani menuntut masyarakat untuk disiplin mengurus dokumen-dokumen kependudukannya saat kalian masih merasa lebih miskin hingga mengutip uang yang bukan hakmu dari masyarakatmu? Pikir kembali!

Peraturan itu dibuat untuk membatasi tindakan pemerintah dan penguasa, bukan untuk membatasi ruang gerak rakyat! (JE. Sahetapy)

[Dina Mariana Lumban Tobing]



Related

Berita 1514194339469961781

Posting Komentar

emo-but-icon

Kabar Terhangat

Situs Web PGI

Berita Terbaru

item